SWRAPUBLIK – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ADPSI yang berlangsung di Bandung, Selasa, 6 Mei 2025.
Buky menegaskan komitmennya untuk membawa ADPSI menjadi organisasi legislatif daerah yang kuat secara kelembagaan, namun tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat di daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD provinsi dan pemerintah pusat dalam menjalankan visi nasional.
“Kita harus sejalan dengan pemerintah pusat, utamanya dalam menjalankan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Buky kepada awak media.
Salah satu isu utama yang menjadi fokus Buky adalah keadilan dalam pembagian dana transfer pusat ke daerah. Ia menyoroti ketimpangan yang masih terjadi, khususnya terhadap provinsi besar seperti Jawa Barat.
“Jumlah penduduk Jawa Barat adalah yang terbesar di Indonesia, namun alokasi anggarannya masih tertinggal dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur,” tegasnya.
Kehadiran delegasi dari 34 provinsi dalam Munas kali ini disebut Buky sebagai sinyal kuatnya solidaritas lintas daerah, meskipun berasal dari latar belakang politik yang berbeda. Ia menyebut persatuan ini sebagai modal besar untuk memperjuangkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Buky juga memastikan sinkronisasi antara DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi perhatian utama, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan ataupun perbedaan alokasi anggaran yang menimbulkan friksi.
Sebagai tuan rumah Munas, Buky menyampaikan apresiasinya atas kehadiran hampir seluruh DPRD provinsi. “Dari 38 provinsi, 34 hadir langsung. Ini bukti bahwa kita punya harapan besar ke depan. Dengan kebersamaan, beban berat bisa kita pikul bersama,” tuturnya.
Sekretaris DPRD Jabar, Barnas Adjidin turut memberikan pandangan soal tantangan besar yang dihadapi Ketua Umum ADPSI baru. Menurutnya, menyatukan aspirasi DPRD seluruh Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif.
“Kita harus banyak belajar dari kepemimpinan sebelumnya. Harapan saya, kepemimpinan ADPSI dan ASDEPSI ke depan dapat berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah pusat,” ujar Barnas.
Barnas juga menyoroti problematika yang sering dihadapi DPRD di lapangan, mulai dari kebijakan reses yang tidak sesuai dengan struktur anggaran, hingga tingginya dinamika politik yang menyulitkan implementasi kebijakan.
“Kepengurusan baru dapat menjembatani persoalan teknis ini dengan melakukan audiensi langsung ke Kemendagri hingga Presiden,” tandasnya.***
