SWARAPUBLIK -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat mengungkapkan kemarahan dan duka cita mendalam atas kematian tragis tiga warga dalam acara pesta rakyat pasca-pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya di Kabupaten Garut, Jumat, 18 Juli 2025. Peristiwa ini bukan sekadar insiden, melainkan cerminan buruknya tata kelola acara publik yang melibatkan pejabat tinggi negara, yang seharusnya menjadi teladan.
Tragedi ini mencoreng integritas penyelenggaraan acara yang seharusnya mengutamakan keselamatan rakyat. PKS dengan tegas menyatakan bahwa kehilangan nyawa bukanlah “risiko wajar”, melainkan pelanggaran berat terhadap amanah illahi yang menciderai keadilan sosial.
“Nyawa rakyat adalah harta tak ternilai yang tidak boleh menjadi korban kelalaian, apalagi pembiaran oleh pihak berwenang,” tegas perwakilan Fraksi PKS.
PKS menuntut pertanggungjawaban penuh dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, melalui klarifikasi terbuka dan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keamanan serta pengendalian massa. Kegagalan sistematis dalam acara ini menunjukkan rendahnya sensitivitas pejabat terhadap keselamatan publik, yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya tiga orang warga dalam acara pesta rakyat usai pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya itu.
Fraksi PKS juga menyesalkan terjadinya tragedi dalam momentum yang seharusnya membawa kebahagiaan. Mereka menekankan bahwa kegiatan pejabat publik yang bersentuhan dengan ruang publik harus dirancang dengan kehati-hatian dan standar keselamatan yang tinggi.
“Rasa bahagia satu pihak tidak boleh mengorbankan rasa aman dan hak hidup pihak lain. Ini adalah momentum refleksi kolektif bagi para pejabat untuk lebih sensitif secara sosial dan mengedepankan etika kepemimpinan,” tegas mereka.
Selain itu, Fraksi PKS mengapresiasi langkah cepat Polri, khususnya Polda Jawa Barat, dalam menindaklanjuti insiden ini. Penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Sebagai penutup, Fraksi PKS mendorong dibentuknya forum evaluasi lintas sektor antara pemerintah, DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat sipil guna menyusun panduan penyelenggaraan acara publik yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi keselamatan warga.***
