SWARAPUBLIK – Hubungan Sunda dan Islam yang sudah menjadi ruh jatidiri Ki Sunda dari generasi ke generasi. Hal inilah yang harus dirawat dan dilestarikan serta dikuatkan melalui kebijakan politik pemerintah provinsi Jawa Barat. Namun begitu, Gubernur sebagai pemimpin masyarakat khususnya di Jawa Barat yang mayoritas etnis Sunda, diingatkan untuk senantiasa harus bisa mengayomi keimanan dan ketaqwaan rakyatnya yang muslim dengan bimbingan para Ulama.
Sebanyak 28 orang perwakilan Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat menggelar audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar. Dalam kesempatan itu, para tokoh dan perwakilan Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat diterima langsung oleh, Ketua DPRD Provinsi Jabar Dr. Buky Wibawa, M.Si di dampingi Wakil Ketua I Iwan Suryawan, S.Sos dan Wakil Ketua IV Acep Jamaludin, S.Hum, Rabu 18 Desember 2024.
Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan pula harapannya agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat disebakan praktek tradisi dan ritus Sunda Wiwitan yang bertentangan dengan Syariah Islam. Hal ini menjadi tanggungjawab ulama dan tokoh bersama DPRD Jabar untuk menjaga Akidah umat islam di Jawa Barat. Dengan demikian, Jawa Barat akan menjadi negeri yang berkah, gemah ripah repeh rapih serta mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
“Ekspresi jatidiri Sunda di Tatar Sunda, Jawa Barat dengan adagium silih asah, silih asih, silih asuh, sejatinya telah mendapat celupan nilai spiritualitas wahyu (al Quran) dengan nilai-nilai akhlaqul karimah dalam islam yang sudah dijalankan sebagai ‘living al Quran’ berabad-abad lamanya,” ungkap Koordinator Aliansi Ulama, Ustadz Asep Syaripudin.
Setelah Ustadz Asep Syaripudin menyampaikan pengantar, perwakilan para ulama dan tokoh lain yang berbicara adalah
:▪Dr. KH. Nandang Koswara, MPd (Ketua Syarikat Islam Jabar)
▪Dr. KH. Ahmad Rofi’i, Lc, MPd (Pimpinan Ponpes Al I’tishom Karawang)
▪KH. Muhammad Syarif Hidayat (Pimpinan Ponpes Al Hasan Ciamis & Ketua HAMIDA Jabar)
▪Bang Damin Sada (Ketua Jawara Jaga Kampung Bekasi)
▪KH. Nurul Mubin (Pimpinan Ponpes An Najiyah Tasikmalaya & Ketua Mahkamah Front DPD FPI Jabar)
▪KH. Cecep Abdul Halim Musaddad, Lc (Pimpinan Ponpes Darussalam Wanaraja Garut)
▪Dr. KH Saepul Islam Mubarok, Lc, M.Ag (Pimpinan Pesantren Maqdis)
▪Ucin Herfin, SPd, MPd (Ketua PW Hizbul Wathan Jabar)
▪Dr. Memet Hakim (Penasehat APIB)
▪Hidayatullah, MAg (Ketua PW Hidayatullah Jabar)
▪Ir. Abdullah Su’aib, MM (Ketua FSOI Jabar) .
Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Wakil Ketua PW Parmusi Jawa Barat, Ustad Dede Fathan menegaskan, kaum muslimin etnis Sunda di Jawa Barat sebenarnya menerima identitas Islam dan Sunda sebagai dua eksistensi yang saling mengisi satu sama lain. Menurut dia, Islam telah menjadi bagian dari identitas Sunda. Islam Nyunda, Sunda Ngislam. Sunda dengan Islam merupakan dua hal yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya.
“Adalah ungkapan yang penuh makna , bahwa ngalangkungan Islam Sunda nanjung, ngalangkungan Sunda Islam wuwuh tetep agung,” tegasnya.
Ungkapan tersebut lanjut Ust Dede Fathan, menjadi gambaran bahwa antara Islam dan Sunda memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Menurutnya, dalam realitas kehidupan masyarakat Sunda, akan terasa heran, apabila ada orang Sunda beragama selain Islam karena Sunda telah sejak lama branded dengan Islam.
Dalam audiensi tersebut Aliansi Ulama dan Tokoh Jabar berharap, DPRD Jawa Barat sebagai representasi aspirasi dan keyakinan mayoritas masyarakat Jawa Barat, dengan etnis Sunda muslim berkomitmen memperkuat jatidiri Ki Sunda yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang menghargai perbedaan, namun bersifat seperti lebah madu yang berprinsip moal usik mun teu diosok-osok, bahkan sebaliknya memberikan faedah dengan madunya dan sengatan serumnya menjadi obat.
Dalam pernyataanya, Aliansi Ulama dan Tokoh Jabar kembali menegaskan untuk mengawal setiap kebijakan politik kebudayaan dan keagamaan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, agar selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai—nilai Islam dan nilai-nilai kesundaan yang telah menjadi identitas yang berpadu-padan sehingga selaras dan harmonis mewujudkan Jawa Barat Berkah, Thoyyibah, wa robbun Ghofur dengan Syariah.***
