CLOSE ADS
CLOSE ADS
close

Masihkah Ada Politisi Indonesia yang Jujur di Era Post-Truth?

SPOL – KEJUJURAN jadi hal langka di era post-truth, di mana informasi dan kebenaran sering dimanipulasi, keberadaan politisi yang berintegritas susah dicari atau bisa jadi memang sudah tidak ada.

Terlepas dari itu, marilah kita tetap menjaga harapan bila politisi jujur itu masih ada.

Mari kita intip bukti empiris. meskipun jumlahnya mungkin sangat-sangat kecil, masih ada politisi yang menunjukkan komitmen terhadap kejujuran dan integritas. Mereka berani mengambil risiko untuk memperjuangkan kebenaran, bahkan ketika tidak populer.

Setidaknya kita masih mendengar ada politisi yang vokal melawan korupsi atau yang tetap teguh pada prinsipnya meskipun ditekan oleh pihak lain.

Meskipun sedikit klise, mari kita tetap berharap ada generasi muda yang memasuki dunia politik membawa harapan baru lebih terdidik, lebih sadar akan isu-isu global, dan lebih terhubung dengan masyarakat melalui media sosial.

Semoga saja generasi ini bisa memaksimalkan pootensinya untuk jadi lokomotif gerakan perubahan positif dalam dunia politik di tanah air.

Kejujuran tidak bisa sekedar mengandalkan nawaitu karena harus di lakukan dan pastinya politisi jujur akan mendapat banyak godaan dan ujian sepanjang masa pengabdiannya.

Harus ada faktor pendukung agar terbangun ekosistem politik yang kondusif buat politisi jujur dan bahkan mungkin bisa mencegah para politisi lain berbuat curang, melakukan manipulasi, menyebar kebohongan atau bahkan melakukan praktik money politics.

Harus ada inovasi teknologi yang bisa memaksa politisi tetap di koridor kejujuran. Kenapa tidak kita sedikit berfikir kedepan untuk memanfaatkan kecerdasan buatan yang dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam politik.

Hal itu akan lebih baikdaripada teknologi kecerdasan buatan malah digunakan oleh politisi busuk untuk menjalankan niatnya.

Semoga kedepan kita bisa menggunakan teknologi yang dapat membantu melacak aliran dana kampanye, mencegah manipulasi emosi publik dalam pemilu, dan memverifikasi informasi.

Kitq juga mungkin masih berharap masyarakat sipil ditanah air lebih aktif dan kritis sehingga masih bisa membantu mengawasi kinerja politisi dan memastikan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Masyarakat sipil dapat melakukan advokasi untuk reformasi politik, memantau proses pengambilan keputusan, dan melaporkan kasus korupsi.

Berdemokrasi di era Post-Truth bukan tanpa tantangan dan resiko.

Banjir informasi yang sulit atau tak sempat diverifikasi kebenarannya membuat masyarakat kita rentan mengalami polarisasi politik dalam dosis tinggi. Karena perkembangan teknologi informasi, para politisi pun kini melihat banyak kemudahan dalam memelintir isu dan propaganda. Bisa jadi para politisi sekarang tak lagi mengindahkan isu-isu yang sebenarnya penting bagi rakyat.

Situasi seperti ini tentu akan membuat politisi yang jujur ​​dan berintegritas lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Meski hanya sebutir pasir di padang pasir, saya memberanikan diri mengajak semua pihak untuk tidak kehilangan harapan akan terbangunnya politik adiluhung dan hadirnya sistem politik yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.***

Penulis : Sony Fitrah Perizal, Ketua JMSI Jabar

Related Posts

Recommended