SWARAPUBLIK – Anggota DPRD Jabar, H. Tedy Rusmawan A.T., M.M. mengingatkan Pj Gubernur untuk segera menyiapkan pemerintahan transisi salah satunya berupa regulasi yang akan dilaksanakan di pemerintahan berikutnya. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini perlu dikaji kembali terutama untuk persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.
“Untuk Pak Pj Gubenur diminta agar menyiapkan pemerintahan transisi, menyiapkan regulasi yang akan dilaknsan. Itu perlu dicek lagi, terutama untuk persiapan penyusunan RPJMD,” ungkap pria yang akrab disapa Kang Tedy saat ditemui di kantornya baru baru ini.
Sedangkan untuk Gubernur baru, Kang Tedy mengatakan, yang pertama harus disiapkan adalah perencanaan bagaimana mengakomodir janji kampanye, baik yang terkait dengan regulasi maupun terkait dengan anggarannya. Menurutnya, hal tersebut karena boleh jadi karena kreativitas kepal daerah, ada beberapa janji dari kampanye belum tercover oleh APBD.
Sementara itu, Kang Tedy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar kembali menyoroti soal angka kemiskinan di Jawa Barat yang dinilainya masih tinggi. Menurut dia, angka kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.880.600 jiwa, atau setara dengan 7,62% dari total penduduk Jawa Barat.
“Kita meyoroti pengentasan kemiskinan di Jawa Barat masih jadi persoalan yang belum terselesaikan. Data maret 2023 ada 3.880 ribu 600 jiwa. itu jumlah cukup besar setara dengan 7,62% dari jumlah penduduk Jabar,” ungkapnya.
ini, kata Kang Tedy, tentu perlu diupayakan agar dalam 5 tahun ke depan, dari tahun ke tahun harus ada progress penurunan angka kemiskinan yang signifikan.
“Kita mengamanatkan angka kemiskinan trennya dalam 5 tahun ke depan terus menurun,” jelasnya.
Kang Tedy menjelaskan, untuk mengentaskan angka kemiskinan di Jawa Barat yang masih terbilan tiggi, perlu ada prgram kegiatan kongkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya, lanjut Kang Tedy, dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat.
“Pemerintah Provinsi Jabar tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan pemerintah kabuaten kota, untuk mengentaskan kemiskinan baik yang ada di perkotaan maupun di perdesaan.
Lebih jauh Kang Tedy memaparkan, persoalan kemiskinan erat kaitannya dengan tingginya angka penganguran. Karenanya, Kata Kang Tedy, harus ada program yang jelas mengatasi pengangguran yang menjadi salah satu persoalan dalam masalah kemisinian tersebut.
“Pemerintah harus mulai membuka peluang investasi. Karena dengan dibukanya peluang investasi, tentu akan mendatangkan berbagai peluang kerja. Kami berharap gubernur baru dapat memprioritaskan penanganan kemiskinan, sehigga angka kemiskinan bisa menurun di Jabar,” pungkas Kang Tedy.***
